Latihan Kader III (Advance Training) HMI BADKO JATENG-DIY

ADVANCE TRAINING (LATIHAN KADER III)

BADKO HMI JATENG-DIY

DASAR PEMIKIRAN

A.      Dasar Pemikiran

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan salah satu organisasi mahasiswa Islam yang tertua di Indonesia, perjalanan organisasi yang sudah kurang lebih setengah abad atau tepatnya 64 tahun sejak berdirinya pada tanggal 5 Februari 1947 merupakan organisasi yang memiliki produktivitas perkaderan terbaik di negeri ini, perkaderan merupakan fokus utama dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, tidak sedikit sumbangsih yang diberikan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kepada bangsa dan negara semenjak di dirikannya hingga sampai saat ini.

Perkaderan merupakan fungsi organisasi yang menjadi poros penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (kader) baik secara pola sikap kepribadian, pola intelektual, dan pola kemampuan profesional. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dalam hal ini sebagai bagian dari elemen generasi muda mempunyai tanggungjawab besar sebagai khalifatullah fil ardh dan sebagai putra bangsa dalam meneruskan perjuangan mewujudkan cita-cita kebangsaan, yaitu berdaulat dalam bidang politik, berkepribadian dalam bidang sosial dan kemandirian dalam bidang ekonomi serta mewujudkan bangsa dan negara yang bermartabat.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melalui metode perkaderan yang sistematis dimulai dari Basic Training, Intermediete Training, dan Advance Training menjadikan karakter kepemimpinan yang kuat pada kader himpunan, perkaderan tersebut mampu membentuk kompleksitas kompetensi dalam diri kader HMI. Dengan demikian kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dibentuk guna meningkatkan kemampuan kepemimpinan yang sidiq, amanah, tabliq dan fathonah serta mampu menerjemahkan dan mentransformasikan pemikiran konsepsional secara profesional dalam gerak perubahan sosial guna mewujudkan bangsa dan negara yang bermartabat dalam bingkai keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah dipoklamirkan oleh founding fathers 66 tahun silam yang seharusnya saat ini sudah ada perubahan yang massif dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas, namun pada kenyataannya saat ini belum ada indikator positif atas terwujudnya good government; hal ini bisa ditilik dari proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kebijakan politik, kebijakan ekonomi, serta kebijakan institusional pemerintah yang tidak sinergi dengan kondisi sosial rakyat. Dari sinilah dapat disadari bersama bahwa visi pembangunan bangsa guna mengangkat derajat dan martabat bangsa melalui pendidikan dan kebijaksanan berkaitan dengan permenuhan keadilan hak sosial dan ekonomi yang diciptakan pemerintah dirasa belum mampu terimplemantasikan dalam realita sosial masyarakat secara kaffah.

Dapat diketahuai bersama bahwa pemerintah adalah tingkatan  masyarakat tertinggi yang berkewajiban untuk menegakkan keadilan serta melindungi segenap hak warga negaranya dari kemungkinan perampasan atas kemerdekaan dan harga diri sebagai manusia. Oleh karena itu pemerintah haruslah merupakan kekuatan pimpinan yang demokratis, berasal dari, oleh dan untuk rakyat, serta menjalankan kebijaksanaan atas persetujuan rakyat berdasarkan musyawarah dan di mana keadilan dan martabat kemanusiaan tidak terganggu.

Perwujudan penegakkan keadilan dalam bidang ekonomi adalah pembagian kekayaan masyarakat yakni  dengan memberikan bagian yang wajar dari kekayaan negara, sehingga tidak ada batas-batas individual yang berjalan tanpa kendali dari pertentangan-pertentangan golongan yang didorong oleh ketidakserasian antara pertumbuhan kekuatan satu pihak dan pengumpulan kekayaan oleh golongan-golongan kecil dengan hak-hak istimewanya, dilain pihak yang melahirkan jurang pemisah antara kekayaan dan kemiskinan yang semakin curam adalah tidak jelasnya penataan aset-aset negara (Nasionalisasi aset negara) sehingga hal tersebut lambat laun dihawatirkan akan menjadi penghancur sendi-sendi tatanan pembangunan “moral” sosial dan membinasakan harkat dan martabat manusia dalam berbangsa dan bernegara.

Pemerintah dalam melaksanakan dan mengembangkan pembangunan moral sosial tersebut memiliki implikasi besar dengan mentalitas dan kualitas kepemimpinan pemegang kebijakan yang lahir dari proses perjalanan kaderisasi, terbukanya ruang serta peran strategis bagi kalangan profesional, akademis dan stake holders yang ada dalam mewujudkan cita-cita bersama yakni masyarakat yang adil makmur yang diridhoi Allah SWT, yakni baldatun thoyyibatun wa robbun ghofuur.Disinilah martabat suatu bangsa memperoleh hakikat rahmatan lil alamin yang hanya dapat dipahami oleh bangsa yang mampu mengenal harga diri dan percaya diri yang bersumber pada tauhid guna menjaga martabat sebagai khalifatullah fil ardl.

Berangkat dari hal tersebut, maka Badko HMI JawaTengah-DIY sebagai organisasi mahasiswa dengan ini mengadakan Advance Training (Latihan Kader III) Himpunan Mahasiswa Islam guna mempersiapkan generasi yang cerdas, transformatif dan selalu siap membela kebenaran, bertanggung jawab, serta mampu beradaptasi dengan kebutuhan  perkembangan zaman demi terbinanya generasi-generasi masa depan yang mampu memberikan sumbangsih pemikiran terbaik bagi umat dan bangsa demi mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

Untuk mendapatkan file proposal LK III silahkan klik disini