Hari buruh International; Manusiakan Buruh, juga Pekerja Rumah Tangga (PRT)

 

Sejarah diadakannya hari buruh International adalah sebagaimana sejarah yang ditorekhan oleh para kaum buruh di Amerika, Australia juga Eropa. Yaitu setiap tanggal 1 Mei, kaum buruh dari seluruh dunia memperingati peristiwa besar demonstrasi yang diadakan pada tahun 1886, perjuanganya adalah menuntut pemberlakuan delapan jam kerja. Tuntutan ini terkait dengan kondisi saat itu, ketika kaum buruh dipaksa bekerja selama 12 sampai 16 jam per hari. Rangkaian demonstrasi yang terjadi pada saat itu, tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Bahkan menurut Rosa Luxemburg (1894), demonstrasi menuntut pengurangan jam kerja menjadi 8 jam perhari tersebut sebenarnya diinsipirasikan oleh demonstrasi serupa yang terjadi sebelumnya di Australia pada tahun 1856. Tuntutan pengurangan jam kerja juga singgah di Eropa. Saat itu, gerakan buruh di Eropa tengah menguat. Delapan jam/hari atau 40 jam/minggu (lima hari kerja) telah ditetapkan menjadi standar perburuhan internasional oleh ILO melalui Konvensi ILO no. 01 tahun 1919 dan Konvensi no. 47 tahun 1935. Khususnya untuk konvensi no. 47 tahun 1935, sampai saat ini, baru 14 negara yang menandatangani konvensi tersebut. Ditetapkannya konvensi tersebut merupakan suatu pengakuan internasional yang secara tidak langsung merupakan buah dari perjuangan kaum buruh se-dunia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

BURUH MENGGUGAT KESEJAHTERAAN DI INTERNASIONAL LABOUR DAY

Oleh:

Tyas Wulansi

(Ketua Umum KOHATI Badko HMI Jawa Tengah – D.I.Y)

                Tidak ada sosialisme sejati tanpa adanya demokrasi buruh. Perubahan system perekonomian dari kapitalisme menjadi sosialisme juga harus disertai dengan perubahan struktur politik dalam  masyarakat secara radikal. Betapa kuatnya nafas sosialisme para kaum buruh sehingga mereka mempunyai kekuatan untuk menggoyang rezim yang tidak pro pada kepentingan mereka bahkan bisa menumbangkan system yang tidak memberikan kontribusi  apapun.

LAMBANG KOHATI

Makna lambang KOHATI

Lambang KOHATI

a.  Bulan bintang, warna hijau, warna hitam, keseimbangan warna hijau dan hitam, warna putih, puncak tiga. Maknanya sebagaimana yang tercantum dalam lambang HMI.

b.    Melati berarti lambang kasih sayang yang suci dan tulus.

c.    Penyangga berarti lambang perempuan sebagai tiang Negara.

d.  Buku terbuka berarti lambang Al-Quran sebagai dasar utama.

e.    Tiga kelopak bunga berarti lambang tri darma perguruan tinggi.

f.     Tulisan KOHATI berarti singkatan Korps HMI-Wati.

MARS KOHATI

M. Syafei ATM                                                                                          Lyrik: Ida Ismail +P.Rahardjo

                                                                                                                                   

                                 

 Wahai HMI-Wati semua

Sadarlah kewajiban mulia

Pembina, pendidik tunas muda

Tiang negara jaya

Himpunkan kekuatan segera

Jiwai semangat pahlawan

Tuntut ilmu serta amalkan

Untuk kemanusiaan

Jayalah KOHATI

Pengawal panji Islam

Derapkan langkah perjuangan

Kuatkan Iman

Majulah tabah HMI-Wati

Harapan Bangsa

Membina masyarakat Islam Indonesia

Odong-odong Pelestari Lagu Anak-anak

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Ditangan mereka dunia ini akan ditentukan. Akan dibawa ke arah mana masa depan bangsa semua tergantung penerus kita nanti. Masa kanak-kanak adalah masa dimana manusia perlu belajar banyak karena pada masa itu terbentuk karakter dan kepribadian mereka. Usia itu sebagai usia penting bagi pengembangan intelegensi permainan dirinya. Mereka juga mampu menyerap informasi yang sangat tinggi, informasi tentang potensi yang dimiliki anak usia itu. Bahkan sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk membuktikan bahwa pada usia dini seorang anak memiliki kemampuan mengembangkan intelegensi yang sangat besar.

Lomba Cerdas Cermat “Perempuan Cerdas, Upaya Mewujudkan Negara yang Berdaulat dan Adil ”

Kemajuan dan perkembangan zaman telah mendorong sumber daya manusianya untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan suatu bidang, khususnya dalam bidang pendidikan. Baik pendidikan formal, non formal maupun informal semuanya tertuju pada manusia dimana manusia ialah makhluk yang terdiri dari realitas perempuan dan laki-laki. Tak dapat dipungkiri bahwa pendidikan tidak lepas dari perempuan, karena sejatinya manusia pertamakali dilahirkan dari rahim seorang perempuan dan memperoleh pendidikan untuk pertama kalinya dalam sebuah keluarga. Pendidikan pada perempuan diharapkan memiliki konsep yang sama dengan 3 jenis pendidikan pada umumnya (formal, non formal dan informal). Salah satu contoh pendidikan formal tersebut dapat kita temui di Universitas Indonesia pada program Pascasarjana Study Kajian Wanita.  Seperti contoh  pada pendidikan formal ada konsep yang bernama Kurikulum, kurikulum ini menekankan pada kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik sesuai tujuan pendidikan nasional. Kompetensi ini selain harus dapat diaplikasikan oleh peserta didik

Kebijakan Pro Perempuan Berbasis Moral Agama

         Indonesia adalah negara-bangsa yang religius. Religiusitas itu bersumber dari seluruh agama yang diakui oleh negara. Setiap agama memiliki nilai-nilai dasar untuk membangun kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan prinsip-prinsip universal yang bisa diterima bersama. Seluruh agama memiliki tata nilai yang menjadi aturan atau panduan bagi seluruh umat manusia. Panduan tersebut bersifat menyeluruh, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, tak terkecuali dalam aspek politik. Panduan tersebut bisa digali dari semangat moral agama-agama yang ada tersebut. Dalam konteks politik kekuasaan, agama memiliki prinsip-prinsip yang sangat penting dan mendasar untuk mewujudkan politik yang berperadaban dengan cara menghindari tindakan-tindakan penyelewengan kekuasaan. Ada beberapa prinsip agama dalam penyelenggaraan kekuasaan yang diorientasikan untuk mengantarkan kepada kesejahteraan lahir dan batin. Dalam konteks Islam, ada beberapa nilai dalam agama yang perlu diimplementasikan dalam politik.